Orang Miskin tidak boleh sakit?

Baru-baru in seorang warga Leuwinanggung jatuh pingsan di pasar. Oleh kerabatnya segera dibawa ke rumah sakit. Menurut cerita, pihak rumah sakit minta pihak pasien menyediakan dana Rp8 juta sebelum pasien bisa ditempatkan di ICU. BPKB motor sempat ditawarkan, tapi ditolak. Sang kerabat pun sibuk mencari pinjaman Rp8juta agar pasien dapat ditangani. Sayangnya, pasien meninggal di rumah sakit sebelum dananya terkumpul.

Pertanyaan saya: apakah pihak rumah sakit sudah berupaya menstabilkan pasien sementara kerabatnya mencari dana untuk ICU? Apakah ini salah satu bukti rumah sakit melaksanakan prinsip: ada uang, pasien tertolong?

Berikut berita dari Tribun Jabar:

ORANG MISKIN MEMANG TIDAK BOLEH SAKIT
Adityas Annas Azhari, Wartawan Tribun

MENTERI Kesehatan Siti Fadilah Supari berang terhadap PT Asuransi Kesehatan (Askes). Pasalnya BUMN tersebut tidak becus membayar lunas klaim Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) kepada sejumlah Rumah Sakit (RS) Daerah (Tribun, Senin 15/10). Lantaran tak menerima pembayaran klaim Askeskin pula sejumlah RS rujukan di daerah kerap meminta biaya berobat masyarakat miskin. 'Mereka ini susah banget kalau diminta klaim Askeskin. Misalkan saja di RS Sadikin yang meminta tagihan Rp 35 miliar, tapi yang dikasih Rp 30 juta. Kemudian RS daerah Makassar, mereka ini menagih Rp 27 miliar, namun yang dikasih Rp 600 juta. Eh setelah kita semprot melalui media mereka terus kirim langsung Rp 9 miliar,' papar Menkes.

Sebaliknya Direktur PT Askes Orie Andari Sutadji mengaku, Askes tengah terbelit utang. Per 31 Agustus utangnya Rp 1,9 triliun. Utang tersebut bakal bertambah bila dirata-rata, klaim Askeskin tiap bulan dari seluruh rumah sakit mitra Askeskin Rp 350 miliar.

Nyatanya Menkes justru marah kepada Orie atas jawabannya itu. 'Askes itu berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah itu bukan Depkes loh, pemerintah itu SBY. Kok bisa-bisanya pemerintah dianggap kehabisan uang. Memang PT Askes itu punya siapa. Diakan juga BUMN, kok dia malah mengomeli negaranya sendiri. Memang PT Askes itu punya Amerika atau Rusia,' sembur Menkes.

Kemarahan Menkes dan sangkalan Direktur PT Askes silakan saja bergema di ruang-ruang publik. Namun jelas hal itu tidak segera mengobati jutaan rakyat miskin yang hingga kini membutuhkan pertolongan medis segera.

Sebetulnya bukan saja kebijakan Depkes dan PT Askes yang menambah kesengsaraan rakyat, rumah-rumah sakit daerah (mitra Askeskin) juga berperan mempecepat kematian si miskin. Tidak sedikit keluhan melalui koran ini terkait pelayanan buruk RS Daerah yang hanya sekadar menolong tapi tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nyawa pasien miskin. Padahal si miskin itu terkadang sudah menunjukkan kartu Askeskin.

Namun tak jarang diterapkan prinsip ada uang pasien tertolong, tidak ada uang silakan cari utang. Hal tersebut masih ditambah dengan pelayanan dari perawat atau staf administrasi yang terkadang judes kepada orang miskin yang lugu dan minim informasi. Atau ada pula alasan memperberat penderitaan dengan mengatakan obat ini tidak diganti Askes jadi silakan beli sendiri dan harus segera. Birokrasi berbelit-belit hanya untuk membuktikan bahwa si X adalah orang miskin juga memperburuk keadaan keluarga pasien miskin.

Lalu siapakah yang dapat menikmati layanan prima dalam kesehatan di negeri ini? Tentu saja para pembesar termasuk (tersangka) koruptor. Lihat saja Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ini dirawat di ruang Very Very Important Person (VVIP) yang bertarif Rp 2 juta sehari di RS Pertamina. Ia mendapat layanan mewah. Kasus seperti Syaukani ini bukan sekali saja terjadi di negeri ini. Banyak pejabat atau mantan-mantan pejabat yang jadi tersangka korupsi miliaran rupiah tiba-tiba jatuh sakit lalu mendapat perawatan kesehatan sangat layak di RS. Sebaliknya rakyat jelata mendapat servis ala kadarnya. Dengan demikian di negeri ini orang miskin memang tidak boleh sakit jika tidak ingin sakit hati dan akhirnya mati.(*)