Seorang ibu dari seorang pelajar SMK di daerah Cileungsi mengeluh. Guru kelas anaknya baru saja mengadakan razia telepon genggam. Menurut si ibu, berdasarkan cerita anaknya, 2 karung hp berhasil dikumpulkan. Anehnya, untuk memperoleh hpnya kembali, setiap siswa harus mengeluarkan uang Rp 20.000 yang harus disetorkan kepada guru tersebut. Bisa dibayangkan banyaknya uang yang diperoleh guru tersebut. Menurut si ibu, sang guru mengancam akan mempersulit siswa yang ortunya menantang kebijakan tersebut. Sang ibu mengeluh karena hp tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan sang anak yang rumahnya jauh sehingga sering butuh dijemput jika kesulitan menemukan kendaraan umum. Dengan terpaksa hpnya ditebus oleh si ibu yang kerjanya sehari-hari sebagai pembantu rumah tangga.
Kalau dipikir-pikir, apa sih tujuan razia hp tersebut? Saya bisa mengerti kalau siswa dilarang menggunakan hp di kelas. Saya juga bisa mengerti kalau hp yang ditemukan memiliki gambar/video yang mengandung unsur seksual/kekerasan/dll lantas disita oleh pihak sekolah. Tapi untuk mengambil hp milik siswa, kemudian menarik biaya pengembalian hp tersebut saya pikir ini mirip pemerasan a la preman. Apakah tujuannya untuk membuat para siswa jera membawa hp ke sekolah? Jelas-jelas hp itu penting untuk sebagian siswa, bukan semata-mata mainan. Kalau memang dilarang digunakan di dalam kelas, kenapa tidak disimpan saja selama jam pelajaran di ruang guru misalnya, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Saya tidak menutup kemungkinan adanya unsur hiperbola dari cerita yang disampaikan oleh ibu ini, tapi tetap saja, saya yakin ada unsur kebenarannya. Saya pikir aneh sekali cara berpikir guru dan sekolah ini. Pakai mengancam lagi, akan mempersulit siswa jika orang tua memprotes kebijakannya. Diperlakukan dengan cara preman seperti ini, tidaklah heran begitu banyak preman di jalanan, bahkan di berbagai instansi pemerintahan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari...
11/21/2008
7/18/2008
Sumbangan (tidak) Sukarela untuk The Jungle Water Adventure
Musim liburan, seperti biasa tempat-tempat hiburan dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Para pengelola tempat hiburan pun meraup keuntungan besar di masa-masa ini. Sayangnya, tampaknya tidak banyak tempat hiburan yang memperhitungkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Salah satunya adalah The Jungle Water Adventure di Bogor Nirwana Residence. Kamis, 10 Juli 2008, saya bersama keluarga kakak saya berkunjung ke The Jungle. Tidak satu pun dari kami yang pernah ke sana. Gencarnya iklan The Jungle membuat keluarga kakak yang tinggal di luar Jawa tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut.
Beberapa ratus meter dari lokasi, BNR terlihat sedang membangun proyek ruko di kiri kanan jalan. Udara penuh debu dan kebul hingga ke pelataran parkir The Jungle. Di halaman parkir tampak penuh kendaraan, tidak heran memang, karena musim liburan sekolah. Tapi kami sama sekali tidak menyangka apa yang kami lihat di dalam. Setelah membayar karcis Rp 60.000/orang (kami berlima, jadi total Rp 300.000), kami pun masuk. Karcis masuk naik dari Rp 50.000/orang, dan tidak seperti yang sempat saya baca di beberapa website sebelumnya, kami tidak diberikan kartu deposit elektronik yang bisa direfund, tapi hanya karcis kertas.
Begitu masuk ke dalam, kami melihat suasana yang penuh, padat dan ramai. Semakin jauh kami masuk ke dalam, niat kami menikmati liburan di tempat itu semakin pupus. Kolam-kolam yang seharusnya bening jernih tidak lagi demikian. Udara pun tercium aroma tak sedap, mungkin dari keringat, bau makanan, dan entah apa lagi. Begitu banyak orang dan tidak tersedianya tempat duduk yang mencukupi, sehingga banyak yang menggelar tikar/handuk di mana saja. Di berbagai tempat orang makan seenaknya hingga berceceran ke dalam kolam. Melewati tempat ganti baju/kamar mandi tercium bau pesing yang menyengat. Melihat ini semua, saya dan kakak saya sepakat tidak akan menggunakan fasilitas apapun di tempat ini. Anak-anak kami pun, yang tadinya begitu bersemangat mau berenang hanya berdiri tercengang2 melihat sekelilingnya. Tanpa perlu diyakinkan mereka setuju untuk pulang tanpa berenang.
Karena sama sekali tidak menggunakan fasilitas apa pun yang ada, kami meminta refund ke petugas tiket. Permintaan kami ditolak, dengan alasan seharusnya kami melihat situasi dulu sebelum membeli tiket. Hal ini tentunya tidak mungkin, mengingat kami tidak tahu sebesar apa fasilitas yang ada dan berapa orang yang ada di dalam. Seandainya manajemen waterpark peduli kenyamanan pengunjung tentunya akan bersedia menerima resiko pengunjung yang minta refund jika tidak dapat menggunakan fasilitas yang tersedia karena alasan kenyamanan akibat padatnya pengunjung. Di sini pihak manajemen bertindak seolah2 fasilitas yang disediakan tidak memiliki batas tampung pengunjung, dan seenaknya saja menjual tiket dan meraup keuntungan sebanyak2nya tanpa mempedulikan konsumennya.
Kami pun pulang dengan kecewa dan berjanji tidak akan kembali lagi ke The Jungle Water Adventure dan tidak merekomendasikan teman-teman kami ke sana. Uang Rp 300.000 melayang begitu saja. Ternyata bukan kami saja yang kecewa. Setelah berbicara dengan beberapa orang lain yang pernah ke sana, mereka pun punya pengalaman buruk yang serupa, dan tidak berniat untuk kembali ke sana. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk manajemen The Jungle Water Adventure dan pemilik bisnis lainnya agar tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa etika bisnis dan customer service yang baik.
Beberapa ratus meter dari lokasi, BNR terlihat sedang membangun proyek ruko di kiri kanan jalan. Udara penuh debu dan kebul hingga ke pelataran parkir The Jungle. Di halaman parkir tampak penuh kendaraan, tidak heran memang, karena musim liburan sekolah. Tapi kami sama sekali tidak menyangka apa yang kami lihat di dalam. Setelah membayar karcis Rp 60.000/orang (kami berlima, jadi total Rp 300.000), kami pun masuk. Karcis masuk naik dari Rp 50.000/orang, dan tidak seperti yang sempat saya baca di beberapa website sebelumnya, kami tidak diberikan kartu deposit elektronik yang bisa direfund, tapi hanya karcis kertas.
Begitu masuk ke dalam, kami melihat suasana yang penuh, padat dan ramai. Semakin jauh kami masuk ke dalam, niat kami menikmati liburan di tempat itu semakin pupus. Kolam-kolam yang seharusnya bening jernih tidak lagi demikian. Udara pun tercium aroma tak sedap, mungkin dari keringat, bau makanan, dan entah apa lagi. Begitu banyak orang dan tidak tersedianya tempat duduk yang mencukupi, sehingga banyak yang menggelar tikar/handuk di mana saja. Di berbagai tempat orang makan seenaknya hingga berceceran ke dalam kolam. Melewati tempat ganti baju/kamar mandi tercium bau pesing yang menyengat. Melihat ini semua, saya dan kakak saya sepakat tidak akan menggunakan fasilitas apapun di tempat ini. Anak-anak kami pun, yang tadinya begitu bersemangat mau berenang hanya berdiri tercengang2 melihat sekelilingnya. Tanpa perlu diyakinkan mereka setuju untuk pulang tanpa berenang.
Karena sama sekali tidak menggunakan fasilitas apa pun yang ada, kami meminta refund ke petugas tiket. Permintaan kami ditolak, dengan alasan seharusnya kami melihat situasi dulu sebelum membeli tiket. Hal ini tentunya tidak mungkin, mengingat kami tidak tahu sebesar apa fasilitas yang ada dan berapa orang yang ada di dalam. Seandainya manajemen waterpark peduli kenyamanan pengunjung tentunya akan bersedia menerima resiko pengunjung yang minta refund jika tidak dapat menggunakan fasilitas yang tersedia karena alasan kenyamanan akibat padatnya pengunjung. Di sini pihak manajemen bertindak seolah2 fasilitas yang disediakan tidak memiliki batas tampung pengunjung, dan seenaknya saja menjual tiket dan meraup keuntungan sebanyak2nya tanpa mempedulikan konsumennya.
Kami pun pulang dengan kecewa dan berjanji tidak akan kembali lagi ke The Jungle Water Adventure dan tidak merekomendasikan teman-teman kami ke sana. Uang Rp 300.000 melayang begitu saja. Ternyata bukan kami saja yang kecewa. Setelah berbicara dengan beberapa orang lain yang pernah ke sana, mereka pun punya pengalaman buruk yang serupa, dan tidak berniat untuk kembali ke sana. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk manajemen The Jungle Water Adventure dan pemilik bisnis lainnya agar tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa etika bisnis dan customer service yang baik.
6/20/2008
Orang Miskin tidak boleh sakit?
Baru-baru in seorang warga Leuwinanggung jatuh pingsan di pasar. Oleh kerabatnya segera dibawa ke rumah sakit. Menurut cerita, pihak rumah sakit minta pihak pasien menyediakan dana Rp8 juta sebelum pasien bisa ditempatkan di ICU. BPKB motor sempat ditawarkan, tapi ditolak. Sang kerabat pun sibuk mencari pinjaman Rp8juta agar pasien dapat ditangani. Sayangnya, pasien meninggal di rumah sakit sebelum dananya terkumpul.
Pertanyaan saya: apakah pihak rumah sakit sudah berupaya menstabilkan pasien sementara kerabatnya mencari dana untuk ICU? Apakah ini salah satu bukti rumah sakit melaksanakan prinsip: ada uang, pasien tertolong?
Berikut berita dari Tribun Jabar:
ORANG MISKIN MEMANG TIDAK BOLEH SAKIT
Adityas Annas Azhari, Wartawan Tribun
MENTERI Kesehatan Siti Fadilah Supari berang terhadap PT Asuransi Kesehatan (Askes). Pasalnya BUMN tersebut tidak becus membayar lunas klaim Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) kepada sejumlah Rumah Sakit (RS) Daerah (Tribun, Senin 15/10). Lantaran tak menerima pembayaran klaim Askeskin pula sejumlah RS rujukan di daerah kerap meminta biaya berobat masyarakat miskin. 'Mereka ini susah banget kalau diminta klaim Askeskin. Misalkan saja di RS Sadikin yang meminta tagihan Rp 35 miliar, tapi yang dikasih Rp 30 juta. Kemudian RS daerah Makassar, mereka ini menagih Rp 27 miliar, namun yang dikasih Rp 600 juta. Eh setelah kita semprot melalui media mereka terus kirim langsung Rp 9 miliar,' papar Menkes.
Sebaliknya Direktur PT Askes Orie Andari Sutadji mengaku, Askes tengah terbelit utang. Per 31 Agustus utangnya Rp 1,9 triliun. Utang tersebut bakal bertambah bila dirata-rata, klaim Askeskin tiap bulan dari seluruh rumah sakit mitra Askeskin Rp 350 miliar.
Nyatanya Menkes justru marah kepada Orie atas jawabannya itu. 'Askes itu berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah itu bukan Depkes loh, pemerintah itu SBY. Kok bisa-bisanya pemerintah dianggap kehabisan uang. Memang PT Askes itu punya siapa. Diakan juga BUMN, kok dia malah mengomeli negaranya sendiri. Memang PT Askes itu punya Amerika atau Rusia,' sembur Menkes.
Kemarahan Menkes dan sangkalan Direktur PT Askes silakan saja bergema di ruang-ruang publik. Namun jelas hal itu tidak segera mengobati jutaan rakyat miskin yang hingga kini membutuhkan pertolongan medis segera.
Sebetulnya bukan saja kebijakan Depkes dan PT Askes yang menambah kesengsaraan rakyat, rumah-rumah sakit daerah (mitra Askeskin) juga berperan mempecepat kematian si miskin. Tidak sedikit keluhan melalui koran ini terkait pelayanan buruk RS Daerah yang hanya sekadar menolong tapi tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nyawa pasien miskin. Padahal si miskin itu terkadang sudah menunjukkan kartu Askeskin.
Namun tak jarang diterapkan prinsip ada uang pasien tertolong, tidak ada uang silakan cari utang. Hal tersebut masih ditambah dengan pelayanan dari perawat atau staf administrasi yang terkadang judes kepada orang miskin yang lugu dan minim informasi. Atau ada pula alasan memperberat penderitaan dengan mengatakan obat ini tidak diganti Askes jadi silakan beli sendiri dan harus segera. Birokrasi berbelit-belit hanya untuk membuktikan bahwa si X adalah orang miskin juga memperburuk keadaan keluarga pasien miskin.
Lalu siapakah yang dapat menikmati layanan prima dalam kesehatan di negeri ini? Tentu saja para pembesar termasuk (tersangka) koruptor. Lihat saja Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ini dirawat di ruang Very Very Important Person (VVIP) yang bertarif Rp 2 juta sehari di RS Pertamina. Ia mendapat layanan mewah. Kasus seperti Syaukani ini bukan sekali saja terjadi di negeri ini. Banyak pejabat atau mantan-mantan pejabat yang jadi tersangka korupsi miliaran rupiah tiba-tiba jatuh sakit lalu mendapat perawatan kesehatan sangat layak di RS. Sebaliknya rakyat jelata mendapat servis ala kadarnya. Dengan demikian di negeri ini orang miskin memang tidak boleh sakit jika tidak ingin sakit hati dan akhirnya mati.(*)
Pertanyaan saya: apakah pihak rumah sakit sudah berupaya menstabilkan pasien sementara kerabatnya mencari dana untuk ICU? Apakah ini salah satu bukti rumah sakit melaksanakan prinsip: ada uang, pasien tertolong?
Berikut berita dari Tribun Jabar:
ORANG MISKIN MEMANG TIDAK BOLEH SAKIT
Adityas Annas Azhari, Wartawan Tribun
MENTERI Kesehatan Siti Fadilah Supari berang terhadap PT Asuransi Kesehatan (Askes). Pasalnya BUMN tersebut tidak becus membayar lunas klaim Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) kepada sejumlah Rumah Sakit (RS) Daerah (Tribun, Senin 15/10). Lantaran tak menerima pembayaran klaim Askeskin pula sejumlah RS rujukan di daerah kerap meminta biaya berobat masyarakat miskin. 'Mereka ini susah banget kalau diminta klaim Askeskin. Misalkan saja di RS Sadikin yang meminta tagihan Rp 35 miliar, tapi yang dikasih Rp 30 juta. Kemudian RS daerah Makassar, mereka ini menagih Rp 27 miliar, namun yang dikasih Rp 600 juta. Eh setelah kita semprot melalui media mereka terus kirim langsung Rp 9 miliar,' papar Menkes.
Sebaliknya Direktur PT Askes Orie Andari Sutadji mengaku, Askes tengah terbelit utang. Per 31 Agustus utangnya Rp 1,9 triliun. Utang tersebut bakal bertambah bila dirata-rata, klaim Askeskin tiap bulan dari seluruh rumah sakit mitra Askeskin Rp 350 miliar.
Nyatanya Menkes justru marah kepada Orie atas jawabannya itu. 'Askes itu berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah itu bukan Depkes loh, pemerintah itu SBY. Kok bisa-bisanya pemerintah dianggap kehabisan uang. Memang PT Askes itu punya siapa. Diakan juga BUMN, kok dia malah mengomeli negaranya sendiri. Memang PT Askes itu punya Amerika atau Rusia,' sembur Menkes.
Kemarahan Menkes dan sangkalan Direktur PT Askes silakan saja bergema di ruang-ruang publik. Namun jelas hal itu tidak segera mengobati jutaan rakyat miskin yang hingga kini membutuhkan pertolongan medis segera.
Sebetulnya bukan saja kebijakan Depkes dan PT Askes yang menambah kesengsaraan rakyat, rumah-rumah sakit daerah (mitra Askeskin) juga berperan mempecepat kematian si miskin. Tidak sedikit keluhan melalui koran ini terkait pelayanan buruk RS Daerah yang hanya sekadar menolong tapi tidak sungguh-sungguh memperjuangkan nyawa pasien miskin. Padahal si miskin itu terkadang sudah menunjukkan kartu Askeskin.
Namun tak jarang diterapkan prinsip ada uang pasien tertolong, tidak ada uang silakan cari utang. Hal tersebut masih ditambah dengan pelayanan dari perawat atau staf administrasi yang terkadang judes kepada orang miskin yang lugu dan minim informasi. Atau ada pula alasan memperberat penderitaan dengan mengatakan obat ini tidak diganti Askes jadi silakan beli sendiri dan harus segera. Birokrasi berbelit-belit hanya untuk membuktikan bahwa si X adalah orang miskin juga memperburuk keadaan keluarga pasien miskin.
Lalu siapakah yang dapat menikmati layanan prima dalam kesehatan di negeri ini? Tentu saja para pembesar termasuk (tersangka) koruptor. Lihat saja Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ini dirawat di ruang Very Very Important Person (VVIP) yang bertarif Rp 2 juta sehari di RS Pertamina. Ia mendapat layanan mewah. Kasus seperti Syaukani ini bukan sekali saja terjadi di negeri ini. Banyak pejabat atau mantan-mantan pejabat yang jadi tersangka korupsi miliaran rupiah tiba-tiba jatuh sakit lalu mendapat perawatan kesehatan sangat layak di RS. Sebaliknya rakyat jelata mendapat servis ala kadarnya. Dengan demikian di negeri ini orang miskin memang tidak boleh sakit jika tidak ingin sakit hati dan akhirnya mati.(*)
Subscribe to:
Posts (Atom)
